Peringatan Hari Supersemar
Pada 11 Maret pada 1966 menjadi salah satu momen bersejarah lahirnya Surat Perintah Sebelas Maret alias Supersemar.Supersemar menjadi awal peralihan kekuasaan dari Presiden Sukarno kepada Soeharto. Berikut awal mula peralihan tersebut yang dirangkum dari Jurnal UIN Antasari.Semua berawal dari terjadinya Gerakan 30 September 1965 disingkat G30S yang disebut dalam beberapa versi, oleh unsur Partai Komunis Indonesia (PKI), yang gerakannya secara fisik atau militer dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung Sutopo.Letkol Untung adalah Komandan Batalyon I Resimen Cakrabirawa. Gerakan itu berupa pembunuhan beberapa jenderal dan perwira TNI Angkatan Darat dan pengumuman sepihak sekelompok perwira menengah Angkatan Darat yang menamakan diri Dewan Revolusi. Hal itu memicu munculnya gelombang protes, terutama dari kalangan mahasiswa dan tentara.Akibat adanya gerakan makar tersebut, maka negara dan bangsa Indonesia dalam keadaan yang tidak menentu dan penuh saling curiga.Pada tanggal 2 Oktober 1965 setelah keadaan Ibukota Jakarta dapat dikuasai oleh Pasukan RPKAD, maka Mayor Jendral Soeharto menemui Presiden Sukarno di Istana Negara Bogor.Dalam pertemuan tersebut Presiden memutuskan untuk secara langsung memegang tampuk Pimpinan Angkatan Darat, yang semenjak tanggal 1 Oktober 1965 untuk sementara Pimpinan Angkatan Darat dipegang oleh Mayor Jendral Soeharto.Kondisi ekonomi di Indonesia pun semakin sulit. Kemudian Pemerintah pada tanggal 13 Desember 1965 melakukan devaluasi uang rupiah, akibatnya nilai rupiah merosot tajam dan harga 9 kebutuhan pokok melonjak di pasaran.Melihat gejolak ekonomi dan politik seperti ini, dalam keadaan serba tidak puas dan tidak sabar, akhirnya tercetuslah Tri Tuntutan Rakyat, yang disingkat dengan TRITURA yang isinya :1. Pembubaran PKI2. Pembersihan Kabinet dari Unsur-unsur G-30 S/PKI, dan3. Penurunan harga/perbaikan ekonomiMenyadari keadaan negara sulit dan menghadapi gejolak dari masyarakat dan kondisi yang rumit, Presiden Sukarno yang semakin melemah kesehatannya, diadakanlah tindakan yang penting untuk mengatasi hal tersebut.Pada 11 Maret 1966 sore hari, tiga jenderal Angkatan Darat Brigjen Amir Machmud (Panglima Kodam Jaya), Brigjen M Yusuf (Menteri Perindustrian Dasar), dan Mayjen Basuki Rachmat (Menteri Veteran dan Demobilisasi) menghadap Presiden Sukarno di Istana Bogor.Malam itu juga diketahui Presiden selaku Pemimpin Besar Revolusi mengeluarkan suatu “Surat Perintah†kepada Letnan Jendral Soeharto. Surat perintah ini kemudian dikenal dengan nama Surat Perintah 11 Maret disingkat Supersemar.Isi Supersemar :1. Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terdjaminnja keamanan dan ketenangan, serta kestabilan djalannja pemerintahan dan djalannja Revolusi, serta mendjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris M.P.R.S. demi untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala adjaran Pemimpin Besar Revolusi.2. Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan Panglima-Panglima Angkatan Lain dengan sebaik-baiknja.3. Supaja melaporkan segala sesuatu jang bersangkut paut dalam tugas dan tanggung-djawabnja seperti tersebut diatas.
Peringatan Hari Supersemar
Pada 11 Maret pada 1966 menjadi salah satu momen bersejarah lahirnya Surat Perintah Sebelas Maret alias Supersemar.Supersemar menjadi awal peralihan kekuasaan dari Presiden Sukarno kepada Soeharto. Berikut awal mula peralihan tersebut yang dirangkum dari Jurnal UIN Antasari.Semua berawal dari terjadinya Gerakan 30 September 1965 disingkat G30S yang disebut dalam beberapa versi, oleh unsur Partai Komunis Indonesia (PKI), yang gerakannya secara fisik atau militer dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung Sutopo.Letkol Untung adalah Komandan Batalyon I Resimen Cakrabirawa. Gerakan itu berupa pembunuhan beberapa jenderal dan perwira TNI Angkatan Darat dan pengumuman sepihak sekelompok perwira menengah Angkatan Darat yang menamakan diri Dewan Revolusi. Hal itu memicu munculnya gelombang protes, terutama dari kalangan mahasiswa dan tentara.Akibat adanya gerakan makar tersebut, maka negara dan bangsa Indonesia dalam keadaan yang tidak menentu dan penuh saling curiga.Pada tanggal 2 Oktober 1965 setelah keadaan Ibukota Jakarta dapat dikuasai oleh Pasukan RPKAD, maka Mayor Jendral Soeharto menemui Presiden Sukarno di Istana Negara Bogor.Dalam pertemuan tersebut Presiden memutuskan untuk secara langsung memegang tampuk Pimpinan Angkatan Darat, yang semenjak tanggal 1 Oktober 1965 untuk sementara Pimpinan Angkatan Darat dipegang oleh Mayor Jendral Soeharto.Kondisi ekonomi di Indonesia pun semakin sulit. Kemudian Pemerintah pada tanggal 13 Desember 1965 melakukan devaluasi uang rupiah, akibatnya nilai rupiah merosot tajam dan harga 9 kebutuhan pokok melonjak di pasaran.Melihat gejolak ekonomi dan politik seperti ini, dalam keadaan serba tidak puas dan tidak sabar, akhirnya tercetuslah Tri Tuntutan Rakyat, yang disingkat dengan TRITURA yang isinya :1. Pembubaran PKI2. Pembersihan Kabinet dari Unsur-unsur G-30 S/PKI, dan3. Penurunan harga/perbaikan ekonomiMenyadari keadaan negara sulit dan menghadapi gejolak dari masyarakat dan kondisi yang rumit, Presiden Sukarno yang semakin melemah kesehatannya, diadakanlah tindakan yang penting untuk mengatasi hal tersebut.Pada 11 Maret 1966 sore hari, tiga jenderal Angkatan Darat Brigjen Amir Machmud (Panglima Kodam Jaya), Brigjen M Yusuf (Menteri Perindustrian Dasar), dan Mayjen Basuki Rachmat (Menteri Veteran dan Demobilisasi) menghadap Presiden Sukarno di Istana Bogor.Malam itu juga diketahui Presiden selaku Pemimpin Besar Revolusi mengeluarkan suatu “Surat Perintah†kepada Letnan Jendral Soeharto. Surat perintah ini kemudian dikenal dengan nama Surat Perintah 11 Maret disingkat Supersemar.Isi Supersemar :1. Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terdjaminnja keamanan dan ketenangan, serta kestabilan djalannja pemerintahan dan djalannja Revolusi, serta mendjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris M.P.R.S. demi untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala adjaran Pemimpin Besar Revolusi.2. Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan Panglima-Panglima Angkatan Lain dengan sebaik-baiknja.3. Supaja melaporkan segala sesuatu jang bersangkut paut dalam tugas dan tanggung-djawabnja seperti tersebut diatas.